YURIDIS NEWS Data dan Fakta berbasis Hukum
Yuridisnews.com, Sidoarjo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Komisi II DPR RI melaksanakan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih kepada masyarakat di Fave Hotel Kabupaten Sidoarjo , Kamis 18 Mei 2023 Sore.
Hadir dalam sosialisasi itu sebagai narasumber anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rahmat Muhajirin dan akademisi sekaligus pengamat politik Jawa Timur, Dr. A. Cahyo Yudho Kuncoro.
Ketua KPU Jawa Timur, Chairul Anam dalam sambutannya mengatakan, kegiatan sosialisasi ini merupakan program KPU RI untuk memberikan pemahaman tentang pemilu.
“Kita berharap dengan kehadiran anggota Komisi II DPR RI bisa memberikan pemahaman yang cukup tentang apa yang harus kita lakukan pada pemilu 2024,” kata Anam.
Komisioner KPU Jawa Timur yang membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta SDM itu menyampaikan, bahwa hal terpenting yang harus diketahui oleh pemilih adalah memastikan terdaftar sebagai pemilih melalui situs lindungihakpilihmu.
“Meskipun itu belum dilakukan verifikasi akhir tentang daftar kepesertaan dan nanti akan diverifikasi, tapi alangkah baiknya kita sudah lebih dulu memastikan kepesertaan kita,” ujarnya.
Pria berbadan tinggi tegap itu menegaskan, sosialisasi dan pendidikan kepemiluan ini akan terus dilakukan demi memastikan proses kepemiluan berjalan sukses, sesuai harapan bersama.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Muhajirin menjelaskan bahwa ekosistem nilai pemilu kian tahun atau momen terus mengalami pergeseran sehingga sosialisasi pendidikan politik menjadi sangat penting untuk dilakukan kepada masyarakat.
Politisi Partai Gerindra tersebut mengaku sudah melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilu beberapa kali di dapilnya, yakni Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.
“Sekarang ini negara kita hampir masuk pada negara maju, cara pandang masyarakat tentang pemimpinnya beda,” kata Rahmat Muhajirin.
Purnawirawan TNI Angkatan Laut itu menambahkan, dengan masuknya Indonesia menjadi anggota dari G20 dan merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia membuat ekosistem pemilu berubah.
“Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan cara pandang kepada pemilih melalui perwakilan-perwakilan mereka bahwa memilih pemimpin negara itu sangat berbeda dengan memilih pemimpin pada komunitas lain,” ujar Rahmat Muhajirin.
Dikatakan, pemimpin yang dipilih memiliki dua tugas utama yakni, budget publik yaitu bagaimana menata anggaran untuk kepentingan publik dan selanjutnya tugas kebijakan publik yaitu bagaimana menata kebijakan untuk kepentingan publik dan memajukan bangsa dan negara.
“Sehingga pemimpin yang harus kita pilih adalah negarawan, bukan pebisnis maupun pedagang,” pungkas Rahmat.
Reporter : Anis
Editor : Saleh
