YURIDIS NEWS Data dan Fakta berbasis Hukum
Yuridisnews.com, KOTA SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama anggota DPR RI melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilihan umum di Kota Surabaya untuk mengawal suksesnya pemilihan umum (Senin, 15 Mei 2023) Pagi.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Garden Palace Surabaya ini, menghadirkan narasumber anggota Komisi II DPR RI H. Rahmat Muhajirin, SH. Hadir juga Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro.
Komisioner KPU Jawa Timur , Gogot menuturkan suatu kebanggaan mendapatkan tamu istimewa Anggota DPR RI Komisi II.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada kesempatan ini KPU RI mempercayakan kami sebagai tuan rumah pelaksanaan sosialisasi ini” tuturnya.
Gogot menyebutkan dalam sosialisasi ini akan banyak mendapatkan ilmu dari para narasumber terkait kepemiluan akan datang.
“Kita harap peserta yang berhadir dapat meneruskannya ke masyarakat masing-masing terkait materi yang disampaikan KPU RI maupun Komisi II DPR RI”, terangnya.
Ia pun menginginkan melalui sosialisasi ini nantinya bisa meningkatkan partisipasi pemilu di Jawa Timur.
“Alhamdulillah proses pelaksanaan tahapan pemilu di Jawa Timur sampai saat ini berjalan lancar dan sukses” ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Muhajirin ketika menyampaikan materi mengatakan tahun 2024 akan ada dua kali pemilu.
“Tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemilu Legislatif memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan memilih anggota DPD RI serta pemilihan Presiden Lalu akan dilanjutkan dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak se-Indonesia pada Nopember 2024 ” katanya.
“Kedepannya pemilu kita secara reguler hanya akan melaksanakan dua kali pemilu setiap periode, jika tidak serentak banyak sekali biaya untuk pemilu seperi honor petugas dan lainnya, belum lagi kertas suara” ujar Rahmat.
Pihaknya pun berkomitmen untuk pemilu 2024 anggarannya dinaikkan tiga kali lipat dari sebelumnya, pada tahun 2019 anggaran KPU cuma Rp 24,5 triliun tetapi di 2024 dinaikkan menjadi Rp 76,5 triliun.
“Paling merasakan kenaikan anggaran ini adalah petugas adhoc seperti PPK, PPS dan KPPS di TPS” ucapnya.
“Kita ingin memanusiakan petugas pemilu, tahun 2019 itu petugas KPPS yang meninggal kurang lebih 300 orang. Mereka bekerja siang dan malam di bawah bayang-bayang Covid-19, begitu meninggal tidak ada asuransi. Maka dari itu kita upayakan kesejahteraan dan juga asuransinya” terangnya.
Peserta sosialisasi sangat antusias dalam menyimak dan mengikuti sosialisasi hingga akhir.
Reporter : Anis
Editor : Saleh
